LKP2D sebagai mitra Pemda, DPRD, Kontraktor, LSM dan pemerhati pembangunan daerah kami giat mengadakan pelatihan/workshop bagi para aparat Pemda dan DPRD bekerja sama dengan Depdagri, Depkeu, Bappenas, BPK, dan Departemen-departemen lainnya sesuai permintaan.
Kami juga proaktif menginformasikan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pusat yang dialokasikan ke daerah-daerah. Terdiri dari: DAU, DAK, DEKON, Tugas Pembantuan, ADHOCK, Stimulus, Hibah dan berbagai dana bagi hasil.
Di era otonomi daerah saat ini, daerah sangat membutuhkan anggaran-anggaran dari APBN dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Namun kita sangat prihatin karena banyak kepala daerah yang justru tidak membelanjakan anggaran APBN dalam kata lain hanya disimpan dalam bentuk obligasi, bursa saham dan lain sebagainya yang justru sangat merugikan daerah itu sendiri utamanya daerah yang ber PAD minim dan daerah-daerah pemekaran.
Untuk diketahui tahun 2007, sekitar 90T anggaran APBN diparkir di Bank Indonesia. Dan tahun 2008 100T lebih. Hal inilah yang membuat kami terpanggil untuk menginformasikan tentang besaran anggaran-anggaran dari APBN sekaligus sebagai pengontrol kepada Pemerintah Daerah agar tidak lagi melakukan hal-hal yang merugikan daerah itu sendiri.
Bagi para Pemda, DPRD, Kontraktor, LSM dan para pemerhati pembangunan daerah yang ingin mendapatkan Rahasia informasi lengkap tentang berapa besaran anggaran yang turun ke daerah di seluruh Indonesia, dan sekaligus kami dapat membantu memfasilitasi pengambilan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dari Departemen Keuangan RI, silahkan menghubungi :
Bpk. Qahiruddin
HP : 0811 949 779, 0818 949 779
Email : qahiruddin@yahoo.co.id
Nomor Rekening
BCA : 5250117029
BNI : 0069280318
Mandiri : 1020004347776
a.n Qahiruddin
Hubungi Kami Secepatnya, Jika Anda ingin Mendapatkan Semua Informasi Lebih Detail.
|
